Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
  3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
  4. Surat Edaran Menteri Negara BUMN No.SE-05/MBU/2013 tentang Roadmap BUMN Bersih dari segala tindakan-tindakan penyimpangan dan/ atau kecurangan yang mengarah atau terkait dengan Korupsi,Kolusi dan Nepotisme
  5. Direksi BKI dengan tekad mewujudkan PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) yang tangguh (profesional dan tahan goncangan /godaan), unggul (mengutamakan Sistim, Mutu, dan Inovasi)serta bermartabat (bersih dari segala bentuk penyimpangan dan kecurangan termasuk Korupsi
  6. Segenap Direksi, para pejabat eselon 1 sampai dengan 3 jenjang jabatan dibawahnya telah melaporkan/menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2013/2014

Wealth Official State Report

Wealth Official State Report (LHKPN)

The Obligation to report on the state Of the Provider Property is set out in:

  1. Act No. 28 0f 1999 regarding the organizers state that is clean and free from Corruption, Collusion and Nepotism
  2. Act No.30 of 2002 about the Criminal acts of Corruption Eradication Commission (KPK)
  3. The Decision and the Corruption Eradication Commission (KPK) No : KEP.07/02/2005/CCA about the procedures for registration, inspection reports and announcement of State Organizers Tresures
  4. Circulars State Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) No. SE-05/MBU/2013 about clean of all Roadmap actions Irregularities and/or fraud that leads to or related to Corruption, Collution and Nepotism
  5. The Board of Diorector Of BKI with determination manifest PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) formidable (professional and hold a deep), superior (giving priority to the system, quality, and innovation) as well as dignity (clean of any form of the cheating ang irregulities including corruption.
  6. All Directors , Esselon Official one until three level below this post have reported/submit a report property organizers (LHKPN) to the Countries Corruption Eradiction Commisission (KPK) year 2013/2014

 

Pengendalian Gratifikasi

Dalam Rangka mewujudkan pengelolaan bisnis Perusahaan yang amanah, transparan dan akuntabel, maka Perusahaan menyadari pentingnya pelaksanaan sikap yang tegas terhadap penanganan Gratifikasi yang melibatkan insan PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) meskipun dalam kegiatan usaha perusahaan, Gratifikasi merupakan hal yang mungkin sulit dihindari oleh insan PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). Hal ini penting untuk dibudayakan dilingkungan PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sebagai suatu proses pembelajaran bagi insan PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) yang mempunyai harkat, martabat dan citra yang tinggi dalam hubungan bisnis dengan para pemangku kepentingan. Untuk Menangani hal tersebut maka disusunlah pedoman penanganan Gratifikasi yang selaras dengan pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik (code of Corporate Governance dan Pedoman Perilaku (code of Conduct) serta nilai-nilai yang berlaku di Perusahaan.

Pedoman Penanganan Gratifikasi merupakan implementasi dari prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) terutama prinsip transparansi, rensponsibilitas dan independen yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi yang mengikat dan berlaku untuk seluruh insan Perusahaan. Pedoman Penanganan Gratifikasi dalam GCG lebih lengkap dapat dilihat disini.

 

Gratification Control

In order to realize the management of the company business trustful, transparent and accountable, the Company realized the importance of the implementation of strict attitude towards handling Gratuities that involves employees of the PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) even though the company’s business activities, Gratuities are probably inevitable by employees of the PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). It is important to be cultivated PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) as a learning process for the employees of PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) which has the dignity, dignity and a high image in business relationships with stakeholders. To handle it, then drafted the guidelines handling Gratuities that are aligned with the guidelines for good corporate governance (the code of Corporate Governance and the code of conduct as well as the prevailing values in the company.

Guidelines for Handling Gratuities is the implementation of the principles of Good Corporate Governance (GCG) principles of transparency, especially rensponsibilitas and independent who poured in the form of a letter Board of Directors decisions binding and apply to all employees of the company. The complete Gratification Control Guidance can be found here.

 

Whistle Blowing System

In line with the principles of GOOD CORPORATE GOVERNANCE transparency is also in accordance with the company vision and mission of PT. Biro Klasifikasi Inonesia (persero) became a world class Classification & Statutory services coorporate and world class Commercial Services to good quality of life and constantly obidient on the applicable laws and regulations, and practice the clean bussiness and uphold the coorporate ethics, the company is committed to implementing good coorporate governance. The companies commitment constantly balance between the interests of Company shareholders/stakeholders and as a form of protection from harmful things for companies such as abuse of office, athority, the use of undue financial, cheating and other violations of law, then Company looked need to set up a system of complaint alleged violation (which is usually called by the Whistle Blowing System) that allows for the entire party, both internal and external to submit the report.

Therefore, the company arrenge the Whistle Blowing System (WBS) that encourage every person willing and brave to report a violation, and the company guarantees the anonymity of providing protection to the complainant. Whistle Blowing System guarantee every complainant can know the status of progress and follow up of report. The complete guidance of Whistle Blowing System can be found here.

 

Sistem Pengungkapan Dugaan Pelanggaran

Sejalan dengan prinsip transparansi GCG dan juga sesuai dengan visi & misi PT.Biro Klasifikasi Indonesia (persero) menjadi Perusahaan Jasa Klasifikasi & Statutory dan Jasa Komersil Kelas Dunia menuju kehidupan yang berkualitas dengan tetap patuh pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta mempraktekan bisnis yang bersih dan menjunjung tinggi etika, Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Atas komitmen ini Perusahaan senantiasa menyeimbangkan antara kepentingan shareholders/pemangku kepentingan dan sebagai bentuk perlindungan dari hal-hal yang merugikan perusahaan seperti penyalahgunaan jabatan, kewenangan, penggunaan keuangan perusahaan yang tidak semestinya, kecurangan dan pelanggaran hukum lainnya, maka Perusahaan memandang perlu dibangunnya suatu sistem pengaduan dugaan pelanggaran (yang biasanya disebut dengan Whistle Blowing System) yang memungkinkan bagi seluruh pihak baik internal maupun eksternal untuk menyampaikan laporannya tersebut.

Oleh Karena itu Perusahaan menyusun Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistle Blowing System (WBS) yang mendorong setiap orang mau dan berani melaporkan suatu pelanggaran, yang dilakukan oleh Insan Perusahaan dan Perusahaan menjamin kerahasiaan identitas serta memberikan perlindungan kepada pelapor. Whistle Blowing System menjamin setiap pelapor dapat mengetahui status perkembangan dan tindak lanjut atas laporannya. Pedoman Sistem PElaporan Pelanggaran dalam CGC secra lengkap dapat dilihat disini.

 

Community Development

PT. Biro Klasifikasi Indonesia(Persero) or BKI was established at July, 1st 1964 with name PN. Klasifikasi Indonesia based on PP 28 year 1964 and the one and only Indonesia classification agency that assigned by Indonesia Goverment according on Transportation Minister’s Decision No. Th. 1/17/2 date September, 26th 1964 about regulation of operation of the Indonesia flaged ship to get Ship Classification Certificate that was issued by BKI. Then according to PP No. 1 year 1997.

Due to the increase of activity and development on the Classification field in BKI that was have very good prospect, so to increase the bussiness aspect, since 1977 trough Goverment Regulation (Peraturan Pemerintah) PP No. 1 PN. Biro Klasifikasi Indonesia changed status to PT. (Persero) Biro Klasifikasi Indonesia. Article of Association PT. (Pesero) Biro Kasifikasi Indonesia was made in front of the notary Imas Fatimah, SH with certificate number: 57 date on October, 19th 1987 and has approved by the Minister of Justice of Indonesia Republic with decree Number : Y.A. 5/345/1987 date on November, 7th 1987 and announced on the National Gazzete Number : 58 Year 1979.

Articles of Association of companies have been amended, with Notarial Deed Imah Fatimah, SH Number: 180 date on November, 30th 1984 and Number: 110 date on July, 26th 1985 about “Statemen of Meeting and Articles of Association Result” by changed name of Klasifikasi Indonesia become PT. (Persero) Biro Klasifikasi Indonesia. This changed was approved by Minister of Justice of the Indonesia Republic with decree Number: C.2-5322HT.01.04 year 1985 date on August, 24th 1985 and announced on the National Gazzete Number 97 Date on December, 3th 1985. According the statue (UU) No. 1 year 1995 about company, the Article of Association PT. (persero) Biro Klasifikasi Indonesia changed with the Deed of the Statement of Meeting dated on March, 12th 1995 that made upfront the notary Neneng Salmiah, SH, Mhum.

The next change of Articles of Association is appropriate between the legalization of Minister of Justice of the Indonesia Republic and decree number C2-20.099 HT01.04 year 1998 date on October, 15th 1998 that made by Notary Neneng Salmiah, SH, Mhum. and announced on the National Gazzete Number 35 date on April, 30th 1999 and the change of Articles of Association approved by Minister of Justice and Human Right with certificate number C-10342, HT.01.04. on 2003 at Mei, 9th that have made by the Notary Neneng Salmiah, SH, M.Hum and announced on the National Gazzete of the Indonesia Republic Number: 11 date on March, 14th 2003.

Legal Foundation to the implementation of the Partnership Community Development Program as follows:

  1. Desicion of the Minister of Finance of the Indonesia Republic No: 316/KMK.16/1994 date on Juni, 27th 1994 and Desicion Letter of Minister of BUMN No: KEP-236/MBU/2003 date on June 17th 2003 about Partnership program of State-ownen Enterprises (BUMN) with small enterpreneurs and Community Develepment Program that called PKBL.
  2. Circulars of of Minister of State-ownen Enterprises (BUMN) SE-433/MBU/2003 date on September 16th 2003 about the instruction for implemation the BUMN Partnership Program with small enterprises and Community Development Program.
  3. Desicion of the Minister of State-ownen Enterprises (BUMN) of Indonesia Republic No: PER-20/MBU/2012 date on December 27th 2012 about the change based on the change of PER-05/MBU/2007 date on April 27th 2007 about the Partnership program of BUMN with small enterprises and Community Development Program the replacement of Desicion of the Minister of State-ownen Enterprises (BUMN) No: KEP-236/MBU/2003 date on June 17th 2003 about Partnership Program of State-owned Enterprise with small enterprises and Community Developent Program.
  4. Circulars No: SE-03/MBU.S/2007 date on July, 17th 2007 about the development area and the PKBL coordinator of BUMN on 2007.
  5. Technical instruction of implementation of Partnership and Community Development Program (PKBL) of PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) based on the Director circular letter No: DU.142/KP.903/KI-04 date on October, 27th 2004 and Director circular letter No: DU.281/KP.903/KI-11 date on Decemeber, 30th 2012 and Director circular No: DU.086/KP.903/KI-14 date on February, 25th 2014.

Some of basic principal of Partnership and Community Development Program as follows:

  1. Implementation units of Partnership and Community Development Program (hereinafter referred to as PKBL unit or special units) which is part of the organization of state-own Enterprises (BUMN) supervisor and directly responsible to Director of BUMN Supervisor.
  2. Accountancy of PKBL funds held separately from the Accountancy of BUMN Supervisor.
  3. Funding sources of Community Development program:
    1. Maximun 2% (two percents) from company profit according to General Meeting of Shareholders and charged as company cost.
    2. Result of the deposite rate and checking services (giro) from Community Program Development cost.

Distribution funds of Community Development Program
Fund of Community Development Program aims to provide benefits to community in BUMN bussiness area by empowering the social condition. The assistance that provided as follows:

  1. Victims of Disaster
  2. Education / Training
  3. Health improvement
  4. Development of Infrastructur / Public Facilities
  5. Place of worship
  6. Nature Conservation Assistance
  7. Reduction of povety

 

Bina Lingkungan

PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) disingkat BKI didirikan pada tanggal 1 Juli 1964) dengan nama PN.Klasifikasi Indonesia berdasarkan PP 28 tahun 1964,yang merupakan satu-satunya badan Klasifikasi Nasional yang ditugaskan oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Laut No. Th. 1/17/2 tanggal 26 September 1964 tentang peraturan pelaksanaan kewajiban kapal-kapal berbendera Indonesia untuk memiliki Sertifikat Klasifikasi Kapal yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia. Selanjutnya berdasarkan PP. No.1 tahun 1977.

Melihat peningkatan kegiatan dan perkembangan serta prospek usaha bidang Klasifikasi cukup cerah, maka untuk lebih meningkatkan aspek pengusahaan sejak tahun 1977 melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 1 PN. Biro Klasifikasi Indonesia diubah statusnya menjadi PT.(Persero) Biro Klasifikasi Indonesia. Anggaran Dasar PT.(Persero) Biro Klasifikasi Indonesia dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah,SH dengan Akte Nomor : 57 tanggal 19 Oktober 1978 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : Y.A. 5/345/1978 tanggal 7 Nopember 1978 serta diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 58 Tahun 1979.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, yaitu dengan Akte Notaris Imas Fatimah,SH Nomor: 180 tanggal 30 Nopember 1984 dan Nomor: 110 tanggal 26 Juli 1985 tentang”Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar” dengan merubah nama Klasifikasi Indonesia menjadi PT.(Persero) Biro Klasifikasi Indonesia. Perubahan ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : C.2-5322HT.01.04 tahun 1985 tanggal 24 Agustus 1985 serta diumumkan dalam Berita Negara Nomor 97 tanggal 3 Desember 1985. Sesuai UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan, Anggaran Dasar PT.(Persero) Biro Klasifikasi Indonesia dirubah dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 12 Maret 1995 yang dibuat dihadapan Notaris Neneng Salmiah,SH,Mhum.

Perubahan Anggaran Dasar berikutnya sesuai pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan nomor C2-20.099 HT01.04 tahun 1998 tanggal 15 Oktober 1998 dibuat oleh Notaris Neneng Salmiah,SH,Mhum. serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 35 tanggal 30 April 1999 dan perubahan Anggaran Dasar disahkan Menteri Kehakiman dan HAM dengan keputusan nomor C-10342,HT.01.04. Tahun 2003 pada tanggal 9 Mei 2003 yang dibuat oleh Notaris Neneng Salmiah SH,Mhum serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor :11 tanggal 14 Maret 2003.

Landasan Hukum pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan adalah sebagai berikut:

  1. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 316/KMK.16/1994 tanggal 27 Juni 19994 dan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Pengusaha Kecil dan Program Bina Lingkungan selanjutnya disebut PKBL.
  2. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara SE-433/MBU/2003 tanggal 16 September 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
  3. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan atas perubahan PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan pengganti Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
  4. Surat Edaran Nomor: SE-03/MBU.S/2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Wilayah Binaan dan BUMN Koordinator PKBL tahun 2007.
  5. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor DU.142/KP.903/KI-04 tanggal 27 Oktober 2004 dan Surat Keputusan Direksi Nomor DU.281/KP.903/KI-11 tanggal 30 Desember 2012 serta Surat Keputusan Direksi Nomor DU.086/KP.903/KI-14 tanggal 25 Februari 2014.

Beberapa prinsip dasar Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah sebagai berikut :

  1. Unit pelaksana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (selanjutnya disebut Unit PKBL adalah Unit khusus yang merupakan bagian dari organisasi BUMN Pembina serta bertanggung jawab langsung kepada Direksi BUMN Pembina.
  2. Pembukuan dana PKBL dilaksanakan secara terpisah dari pembukuan BUMN Pembina.
  3. Sumber dana Program Bina Lingkungan:
    1. Maksimal 2% (dua persen) dari laba perusahaan sesuai Rapat Umum Pemegang Saham dan dibebankan sebagai biaya perusahaan.
    2. Hasil bunga deposito dan jasa giro dari dana Program Bina Lingkungan.

Bentuk Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan

Dana Program Bina Lingkungan bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha BUMN dengan jalan memberdayakan kondisi sosialnya. Bantuan yang diberikan dalam bentuk sebagai berikut:

  1. Korban Bencana Alam
  2. Pendidikan / Pelatihan
  3. Peningkatan Kesehatan
  4. Pengembangan Prasarana / Sarana Umum
  5. Sarana Ibadah
  6. Bantuan Pelestarian Alam
  7. Pengentasan Kemiskinan

 

Program Kemitraan

PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) disingkat BKI didirikan pada tanggal 1 Juli 1964) dengan nama PN.Klasifikasi Indonesia berdasarkan PP 28 tahun 1964,yang merupakan satu-satunya badan Klasifikasi Nasional yang ditugaskan oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Laut No. Th. 1/17/2 tanggal 26 September 1964 tentang peraturan pelaksanaan kewajiban kapal-kapal berbendera Indonesia untuk memiliki Sertifikat Klasifikasi Kapal yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia. Selanjutnya berdasarkan PP. No.1 tahun 1977.

Melihat peningkatan kegiatan dan perkembangan serta prospek usaha bidang Klasifikasi cukup cerah, maka untuk lebih meningkatkan aspek pengusahaan sejak tahun 1977 melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 1 PN. Biro Klasifikasi Indonesia diubah statusnya menjadi PT.(Persero) Biro Klasifikasi Indonesia. Anggaran Dasar PT.(Persero) Biro Klasifikasi Indonesia dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah,SH dengan Akte Nomor : 57 tanggal 19 Oktober 1978 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : Y.A. 5/345/1978 tanggal 7 Nopember 1978 serta diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 58 Tahun 1979.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, yaitu dengan Akte Notaris Imas Fatimah,SH Nomor: 180 tanggal 30 Nopember 1984 dan Nomor: 110 tanggal 26 Juli 1985 tentang”Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar” dengan merubah nama Klasifikasi Indonesia menjadi PT.(Persero) Biro Klasifikasi Indonesia. Perubahan ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : C.2-5322HT.01.04 tahun 1985 tanggal 24 Agustus 1985 serta diumumkan dalam Berita Negara Nomor 97 tanggal 3 Desember 1985. Sesuai UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan, Anggaran Dasar PT.(Persero) Biro Klasifikasi Indonesia dirubah dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 12 Maret 1995 yang dibuat dihadapan Notaris Neneng Salmiah,SH,Mhum.

Perubahan Anggaran Dasar berikutnya sesuai pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan nomor C2-20.099 HT01.04 tahun 1998 tanggal 15 Oktober 1998 dibuat oleh Notaris Neneng Salmiah,SH,Mhum. serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 35 tanggal 30 April 1999 dan perubahan Anggaran Dasar disahkan Menteri Kehakiman dan HAM dengan keputusan nomor C-10342,HT.01.04. Tahun 2003 pada tanggal 9 Mei 2003 yang dibuat oleh Notaris Neneng Salmiah SH,Mhum serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 11 tanggal 14 Maret 2003.

Sumber Dana Program Kemitraan :

  1. Maksimal 2 % (dua persen) dari laba perusahaan sesuai Rapat Umum Pemegang Saham dan dibebankan sebagai biaya perusahaan
  2. Pengembalian Pinjaman dan Jasa administrasi pinjaman /marjin / bagi hasil, bunga deposito dan jasa giro dari dana Program Kemitraan
  3. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain.
  4. Besarnya alokasi dana untuk kemitraan ditetapkan dalam RUPS

Informasi methode penyaluran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilaksanakan

Bentuk Penyaluran Dana Program Kemitraan:

  1. Pinjaman untuk membiayai modal kerja atau pemberian modal tetap dalam rangk meningkatkan produktivitas dan Penjualan
  2. Peminjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan
  3. Dana Program Kemitraan yang bisa disalurkan dalam bentuk hibah besarnya maksimal 20 % dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun beralan, antara lain digunakan untuk :
    1. Pendidikan
    2. Pelatihan
    3. Pemagangan
    4. Pemasaran
    5. Promosi
    6. Hal-hal lain yang menyangkut upaya peningkatan produktivitas Mitra Binaan

Pemberian Pinjaman Dana Program Kemitraan:

  1. Calon Mitra Binaan mengajukan permohonan pinjaman dengan mengisi formulir yang disediakan oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), kemudian menyampaikan kepada BUMN Pembina untuk dilakukan survey lapangan dan evaluasi.
  2. Penyaluran dana pinjaman disampaikan langsung kepada Usaha Kecil dan Koperasi berdasarkan hasil survey lapangan dan evaluasi dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
  3. Setiap penyaluran pinjaman didasarkan pada surat perjanjian yang memuat kewajiban dan hak masing-masing serta ditanda tangani langsung penanggung jawab Mitra Binaan dan Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) selaku Pembina PKBL.
  4. Plafond pinjaman dana pembinaan kepada Usaha Kecil dan Koperasi di berikan maksimal Rp. 50.000.000 dan minimal Rp. 5.000.000, sedangkan untuk Cluster / Kelompok maksimal Rp. 1.000.000.000,- dan minimal Rp. 100.000.000,- dengan jangka waktu pinjaman maksimal 3 (tiga) tahun.

SYARAT dan CARA PENGAJUAN PINJAMAN:

Syarat umum penerima pinjaman adalah usaha kecil yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan, sedangkan Tata Cara pengajuan Pinjaman, dapat dijelaskan sebagai berikut :

  1. Mengisi formulir permohonan pinjaman
  2. Menyerahkan formulir permohonan pinjaman yang telah diisi lengkap dengan dilampiri kelengkapan berkas administrasi sebagai berikut :

CALON MITRA BINAAN PERORANGAN:

  1. Foto Copy Surat Keterangan Usaha dan Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal dari Kelurahan / Desa setempat
  2. Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga, Pemohon dan Penerus Kewajiban masing-masing 1 (satu) lembar
  3. Pas Photo Pemohon dan Penerus Kewajiban ukuran 4×6 masing-masing 1 (satu) lembar
  4. Pas Photo Produk, Photo Tempat Usaha, Photo Kegiatan Usaha dan Pas Photo Tempat Tinggal, sebanyak 3 (tiga) lembar yang berbeda
  5. Denah / Peta Lokasi Rumah dan Rute Transportasi
  6. Denah / Peta Lokasi Tempat Usaha dan Rute Transportasi
  7. Foto Copy Buku Tabungan
  8. Formulir ditanda tangani oleh Pemohon dan Penerus Kewajiban

CALON MITRA BINAAN BERBENTUK BADAN USAHA / KOPERASI:

  1. Foto Copy Akte Pendirian Usaha
  2. Foto Copy Surat Ijin Usaha yang masih berlaku ( SIUP, SITU, TDP )
  3. Foto Copy NPWP
  4. Surat Keterangan Usaha dan Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal dari Kelurahan / Desa setempat
  5. Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dan Penerus Kewajiban masing-masing 1 (satu) lembar
  6. Pas Photo Pemohon dan Penerus Kewajiban ukuran 4×6 masing-masing 1 (satu) lembar
  7. Pas Photo Produk, Photo Tempat Usaha, Photo Kegiatan Usaha dan Photo Tempat Tinggal, sebanyak 3 (tiga) lembar yang berbeda
  8. Denah / Peta Lokasi Rumah dan Rute Transportasi.
  9. Denah / Peta Lokasi Tempat Usaha dan Rute Transportasi
  10. Foto Copy Buku Tabungan / Rekening Koran 3 (tiga) bulan terakhir
  11. Formulir ditanda tangani oleh Pengurus yang tercantum dalam Akta Pendirian.
  12. Untuk Koperasi, Formulir Pinjaman harus ditanda tangani oleh Ketua dengan dilampiri Surat Kuasa dari Pengurus dan Pengawas bermaterai

SELEKSI PENETAPAN CALON MITRA BINAAN AKAN DILAKSANAKAN DENGAN CARA SEBAGAI BERIKUT:

  1. Seleksi Persyaratan administrasi
  2. Survei ke lokasi dan tempat tinggal pemohon / pengurus
  3. Melakukan analisa kelayakan pemberian pinjaman berdasarkan hasil kunjungan ke lokasi usaha dan tempat tinggal

KRITERIA USAHA KECIL:

  1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
  2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
  3. Warga Negara Indonesia
  4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar
  5. Berbentuk Usaha Perseorangan, Badan Usaha yang tidak berbadan hukum, atau Badan Usaha yang berbadan hukum yang berbentuk koperasi
  6. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan
  7. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun
  8. Surat Pernyataan Belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable)

 

Partnership Program

PT. Biro Klasifikasi Indonesia(Persero) or BKI was established at July, 1st 1964 with name PN. Klasifikasi Indonesia based on PP 28 year 1964 and the one and only Indonesia classification agency that assigned by Indonesia Goverment according on Transportation Minister’s Decision No. Th. 1/17/2 date September, 26th 1964 about regulation of operation of the Indonesia flaged ship to get Ship Classification Certificate that was issued by BKI. Then according to PP No. 1 year 1997.

Due to the increase of activity and development on the Classification field in BKI that was have very good prospect, so to increase the bussiness aspect, since 1977 trough Goverment Regulation (Peraturan Pemerintah) PP No. 1 PN. Biro Klasifikasi Indonesia changed status to PT. (Persero) Biro Klasifikasi Indonesia. Article of Association PT. (Pesero) Biro Kasifikasi Indonesia was made in front of the notary Imas Fatimah, SH with certificate number: 57 date on October, 19th 1987 and has approved by the Minister of Justice of Indonesia Republic with decree Number : Y.A. 5/345/1987 date on November, 7th 1987 and announced on the National Gazzete Number : 58 Year 1979.

Articles of Association of companies have been amended, with Notarial Deed Imah Fatimah, SH Number: 180 date on November, 30th 1984 and Number: 110 date on July, 26th 1985 about “Statemen of Meeting and Articles of Association Result” by changed name of Klasifikasi Indonesia become PT. (Persero) Biro Klasifikasi Indonesia. This changed was approved by Minister of Justice of the Indonesia Republic with decree Number: C.2-5322HT.01.04 year 1985 date on August, 24th 1985 and announced on the National Gazzete Number 97 Date on December, 3th 1985. According the statue (UU) No. 1 year 1995 about company, the Article of Association PT. (persero) Biro Klasifikasi Indonesia changed with the Deed of the Statement of Meeting dated on March, 12th 1995 that made upfront the notary Neneng Salmiah, SH, Mhum.

The next change of Articles of Association is appropriate between the legalization of Minister of Justice of the Indonesia Republic and decree number C2-20.099 HT01.04 year 1998 date on October, 15th 1998 that made by Notary Neneng Salmiah, SH, Mhum. and announced on the National Gazzete Number 35 date on April, 30th 1999 and the change of Articles of Association approved by Minister of Justice and Human Right with certificate number C-10342, HT.01.04. on 2003 at Mei, 9th that have made by the Notary Neneng Salmiah, SH, M.Hum and announced on the National Gazzete of the Indonesia Republic Number: 11 date on March, 14th 2003

Funding Source of Partnership Program:

  1. Maximal 2 % (two percent) of companiy profit based on Shareholder General Meeting and charged as company cost.
  2. Return the loan and administrartion service loan/margin/profit sharing, deposit and giro services from Partnership Program cost.
  3. Delegation of Partnership program cost from other BUMN Companies.
  4. The amount of funds allocated to the partnership set in General Meeting of Shareholders

Information of distribution method of the Partnership Program and Community Development:

Distribution of Partnership Program:

  1. Lending to finance for work capital or provision of fixed to increase the productivity and sales.
  2. Special lending to finance the funding need to bussiness activity the partners that are short term to fill orders from the partners.
  3. Partnership funding that can be distributed as a agrant, maximum amount is 20% from the Partnership Program that distributed on the year, that is use to:
    1. Education
    2. Training
    3. Internship
    4. Marketing
    5. Promotion
    6. And other things that correlated with the effort to incresa partner productivity

Fund Lending of Partnership Program:

  1. The partners candidate can apply for a loan by filling out the form that provided by PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), then submit it to BUMN adviser to do field survey and evaluation.
  2. The distribution of lending fund is directly delivered to Small Bussiness and Cooperative based on the result of field survey and evaluation of PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
  3. Each of distribution is based on the letter of agreement which contains the right and obligation of it and signed by person in chargde of the partners and Director of PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) as PKBL builder.
  4. Plafond of development lending fund to Small Bussiness and Cooperative is given maximum amount of Rp. 50.000.000 and minimal Rp. 5.000.000, while for Cluster or Group maximum amount of Rp. 1.000.000.000,- and minimal Rp. 100.000.000,- with the maximum term of loan about 3 (three) years.

TERM and WAY TO LOAN SUBMISSION:
General condition of loan recipeint is a small bussiness that meet the predetermined criteria, while the procedures of loan application can be explained as follows:

  1. Fill the loan application form
  2. Submit the loan application form that have been filled and accompanied with the completness of addministration files, that can be explained as follows:

INDVIDUAL DEVELOPMENT PARTNER CANDIDATE:

  1. Copy of Bussiness Certificate and Domicile Certificate from the local urban / rural
  2. Copy of ID Card (KTP) and Family Card of applicant and successor (1 sheet of each)
  3. 4×6 size photos of each applicant and successor (1 photo of each)
  4. 3 different sheet of photo of product, photo of bussiness place, photo of bussiness activity and photo of residence
  5. Residence location map and transportation route
  6. Bussiness Place location map and transportation route
  7. Copy of Saving Books
  8. Form that has been signed by applicant and successor

ENTERPRISE / COOPERATIVE DEVELOPMENT PARTNER CANDIDATE:

  1. Copy Bussiness Establishment Certificate
  2. Copy of valid bussiness certificate (SIUP, SITU, TDP)
  3. Copy of tax number (NPWP)
  4. Copy of Bussiness Certificate and Domicile Certificate from the local urban / rural
  5. Copy of ID Card (KTP) and Family Card of applicant and successor (1 sheet of each)
  6. 4×6 size photos of each applicant and successor (1 photo of each)
  7. Photo of product, photo of bussiness place, photo of bussiness activity and photo of residence (3 different sheet)
  8. Residence location map and transportation route
  9. Bussiness Place location map and transportation route
  10. Copy of Saving Books / Newspaper account last 3 mounth
  11. Form that has been signed by applicant and successor
  12. For Cooperative, form must be signed by the chairman and be attached of letter of authorization from the board and supervisor with stamp

SELECTION OF DEVELOPMENT PARTNER CANDIDATE WILL BE IMPLEMENTED IN THE FOLLOWING MANNER:

  1. Administration Requirement Selection
  2. Survey the location and applican residence
  3. Conducting feasibility analysis of lending based on the result of survey of bussiness location and resindence

SMALL BUSSINESS CRITERIA:

  1. Have the net asset most widely Rp. 200.000.000,- (two hundred million rupiah) exclude the land and the building for bussiness
  2. Have the annual sales result most widely Rp. 1.000.000.000,- (one billion rupiah)
  3. Indonesia Citizen
  4. Independent, not subsidiaries or branch of company that owned, controlled or affiliated eihther directly or indirectly with middle or big bussiness.
  5. Individual, bussiness entity that not incorporated, or Enterprise in legal status in form of cooperative
  6. Have the potential and prospect to developt
  7. Had conducted the bussiness activity at least 1 year
  8. Statement Letter has not been fulfilled banking requirement (non Bankable)