PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) akan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kepada Pemegang Saham, dan instansi pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan objektif.

Perseroan akan selalu berusaha untuk mempelopori dan mengambil inisiatif dalam pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan yang penting bagi pengambilan keputusan Pemegang Saham, dan pihak berkepentingan lainnya baik pengungkapan yang bersifat wajib maupun yang bersifat sukarela. Pengungkapan informasi tersebut dilakukan melalui Laporan Tahunan maupun media lain yang dianggap perlu.

PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) will reveal important information in the Annual Report and Financial Report to Shareholders, and related government agencies in accordance with applicable laws and regulations in a timely, accurate, clear and objective.

The Company will always strive to spearhead and take the initiative in the disclosure of financial and non-financial information that is important for decision making Shareholders and other interested parties better disclosure mandatory or voluntary. Disclosure of information is done through the Annual Report and other media as deemed necessary.

RUPS Implementation

RUPS IMPLEMENTATION

The entire implementation of the RUPS PT.BKI (Persero) conducted annually in accordance with the laws and regulations in force.

LEADER of RUPS

1. RUPS chaired by one of the shareholders who elected by and from among those present.
2. Minutes of General Meeting (Risalah RUPS) shall be made with that contains the time, agenda, participants, the opinions were developed in the GMS, both for and which are not or different opinion (dissenting opinion) and the decision of the GMS
3. Minutes of GMS signed by the Chairman of the Meeting and at least 1 (one) person.

QUORUM

RUPS may be held if at least 51% (fifty-one percent) of the total shares with voting rights present or represented in RUPS, unless the Article of Company Law or the Company decides otherwise. In case the quorum is not reached then the second RUPS must be done. The second RUPS shall declare that the RUPS is held because a quorum is not reached in the first RUPS. The second successful RUPS / valid and entitled to make decisions at the RUPSif at least 50% (fifty percent) of the total shares with voting rights present or represented unless the articles of association specify otherwise. In the case of the second RUPS failed to reach a quorum is established, then the Company may apply to the Chairman of the District Court whose jurisdiction covers the domicile of the company in respect of an application to determine the number of votes the quorum requirement to take a decision and time for convening the third RUPS (Article 25 (1c) AD ). The second and the third RUPS shall be conducted within a period of at least 7 days before the RUPS held in question, stating the reason that the first RUPS was held but did not reach quorum (Article 86 (8) of the Company Law, Article 25 AD). The second and third RUPS shall be held no sooner than 10 days and no later than 21 days after the previous RUPS failed to reach a quorum is established (Article 86 (9) of the Company Law.

Seluruh pelaksanaan RUPS PT BKI (Persero) setiap tahunnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PIMPINAN RUPS

1. RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.
2. Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan Risalah RUPS yang memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPS, baik yang mendukung maupun yang tidak atau pendapat berbeda (dissenting opinion) dan keputusan RUPS.
3. Risalah RUPS ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan paling sedikit 1(satu) orang.

KUORUM

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 51%(lima satu persen) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS, kecuali jika UUPT atau AD Perseroan menentukan lain. Dalam hal kuorum tidak tercapai maka RUPS kedua wajib dilakukan. RUPS kedua wajib menyatakan bahwa RUPS diadakan karena kuorum dalam RUPS pertama tidak tercapai. RUPS kedua berhasil/sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 50% (lima puluh persen) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili kecuali anggaran dasar menentukan lain. Dalam hal RUPS kedua gagal mencapai kuorum yang ditetapkan, maka Perseroan dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan atas permohonan untuk menentukan kuorum persyaratan jumlah suara untuk mengambil keputusan dan waktu untuk diselenggarakannya RUPS ketiga (Pasal 25 (1c) AD). Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sebelum diadakan RUPS yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan namun tidak mencapai kuorum (Pasal 86 (8) UUPT, Pasal 25 AD). RUPS kedua dan ketiga wajib diselenggarakan paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS sebelumnya gagal mencapai kuorum yang ditetapkan (Pasal 86 (9) UUPT.

Agenda of the general meeting of shareholders (RUPS)

RUPS Agenda must set forth in detail from the beginning and since the notification to the shareholders (the Ministry of STATE-OWNED ENTERPRISES) to attend the GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS. Additional agendas will be accepted if:

1. Proposed by the Board of Commissioners or shareholders representing at least 10 of all shares with voting rights are legitimate;
2. The Agenda had been submitted in writing to the Board of Directors at least 7 days prior to the calling of the GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS is published; (Article 20 (4) AD).

The GMS with the event of the others could not take a decision unless all shareholders present and/or represented in the GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS and unanimously approved the addition of the agenda of the GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (article 75 (3) of the UUPT, article 20 (3) AD, article 6 (2) and (3) regulations the Minister of SOE No. Per-01/MBU/2011 about the application of good corporate governance (Good Corporate Governance) in SOES (STATE-OWNED ìPermen No. 01/2011î)). The Agenda of the GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS depending on the purpose of the AGM itself.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Agenda RUPS wajib ditetapkan secara rinci dari awal dan sejak pemberitahuan kepada pemegang saham (Kementrian BUMN) untuk menghadiri RUPS. Agenda tambahan akan diterima jika:

1. Diusulkan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham yang mewakili sedikitnya 10% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah;
2. Agenda tersebut telah diajukan secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 hari sebelum pemanggilan RUPS diterbitkan; (Pasal 20(4) AD)

RUPS dengan mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui Penambahan mata acara rapat(Pasal 75 (3) UUPT, Pasal 20 (3) AD, Pasal 6 (2) dan (3) Peraturan Menteri BUMN No. Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN (Permen BUMN No. 01/2011). Keputusan atas mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat. Agenda RUPS tergantung pada tujuan dari RUPS itu sendiri.

Direksi selanjutnya melakukan Pemanggilan kepada pemegang saham dalam jangka waktu 14 hari sebelum tanggal RUPS, tidak termasuk hari Pemanggilan dan hari diselenggarakannya RUPS (Pasal 82 (1) UUPT, Pasal 15 (b2) Anggaran Dasar Perseroan.

Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan surat kabar.

Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat, disertai pemberitahuan bahwa bahan/materi yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS dilaksanakan.

Perseroan wajib memberikan salinan bahan/materi RUPS kepada Pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.

Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Keputusan RUPS tetap sah jika semua Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Invitation of the execution of the general meeting of shareholders (GMS) Board of directors further Callings to the shareholders within the period of 14 days before the date of the GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS, excluding the day of and the day of Calling the venue of the GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (article 82 (1) of the UUPT, article 15 (b2) the articles of Association of the company. Calling of the GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS is carried out by registered letter and/or with newspaper ads. In a call the GMS indicated the date, time, place and event meeting, accompanied by a notification that material to be discussed in the GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS is available on the Office of the company since the date of the AGM calling up to the date of the AGM are implemented. The company is required to provide a copy of the material AGM to shareholders free of charge if requested. In terms of the calling is not in accordance with such conditions as above, the decision of the GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS remain valid if all of the Shareholders with voting rights present or represented in the GMS and the decision was approved unanimously

Announcement Of RUPS

PT .Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), held Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the Article 21 in Articles of Association of the company include:

1. Annual report concerning the approval of RUPS ( General Meeting of Shareholders)
2. General Meeting Of Shareholders regarding the company’s Budget work plan approved

Every holding of RUPS, RUPS Treatise (Risalah RUPS) is made and signed by the Chairman of the meeting and at least 1 (one) person appointed from the shareholders and by the participants of the RUPS. Before conducting RUPS, directors will do the calling of the GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (the ‘invitation’) is carried out by registered letter and or by advertising in newspapers, calls addressed to the shareholders, the Board of Commissioners, Board of Directors and Company Officials to attend the GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (‘the calling’)

CALLING the GMS

Calls mandatory lists the date, time, place, and show the meeting accompanied by the notification that the materials will be discussed in the GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS is available at the company since the date of calling the GMS until the date of AGM was held. These materials are available free of charge upon written request of the shareholders (article 82 (3), (4) the UUPT, article 23 AD, article 6 (1) Candy-owned enterprises no. 01/2011).

AGENDA of the GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS’s

Agenda must set forth in detail from the beginning – since the notification to the shareholders (the Ministry of STATE-OWNED ENTERPRISES) to attend the GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS. Additional agendas will be accepted if: (a) proposed by the Board of Commissioners or shareholders representing at least 10 of all shares with voting rights are legitimate; (b) of the agenda has been submitted in writing to the Board of Directors at least 7 days prior to the calling of the GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS is published; (Article 20 (4) AD).

Pengumuman Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

PT .Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan sesuai dalam pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan meliputi:

1. RUPS mengenai persetujuan Laporan Tahunan
2. RUPS mengenai persetujuan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan

Setiap Penyelenggaraan RUPS, Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Sebelum menyelenggarakan RUPS , Direksi akan melakukan pemanggilan RUPS (“Undangan”) dilakukan dengan surat tercatat dan atau dengan iklan dalam surat kabar, pemanggilan ditujukan kepada Pemegang saham, Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Para Pejabat Perusahaan untuk menghadiri RUPS tersebut (“Pemanggilan”)

PEMANGGILAN RUPS

Pemanggilan wajib mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia dikantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan. Bahan-bahan ini tersedia secara cuma-cuma atas permintaan tertulis dari pemegang saham (Pasal 82 (3), (4) UUPT, Pasal 23 AD, Pasal 6 (1) Permen BUMN No. 01/2011).

AGENDA RUPS

Agenda RUPS wajib ditetapkan secara rinci dari awal – sejak pemberitahuan kepada pemegang saham (Kementrian BUMN) untuk menghadiri RUPS. Agenda tambahan akan diterima jika: (a) diusulkan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham yang mewakili sedikitnya 10% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah; (b) agenda tersebut telah diajukan secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 hari sebelum pemanggilan RUPS diterbitkan; (Pasal 20 (4) AD).