PT.BIRO KLASIFIKASI INDONESIA MELAKSANAKAN SELF ASSESMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE (“GCG”) TAHUN 2014

PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) telah melaksanakan peniaian mandiri (Self Assesment) terhadap penerapan GCG berdasarka rekomendasi dari Assesor Independen APB Group sesuai surat No.027/APB/IV 2013 tanggal 1 April 2013 tentang hasil penilaian atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tahun 2014 mencapai total score sebesar 92,44 dengan kualifikasi “Sangat Baik”.

Dalam perspektif manajemen mutu, self assesment GCG merupakan salah satu aspek penting untuk mewujudkan perbaikan yang berkelanjutan (continues improvement). Assesment GCG berupaya untuk ”memotret” penerapan GCG di PT.Biro Klasfifikasi Indonesia (Persero) dan menetapkan “area of improvement” sehingga diharapkan terjadi perbaikan yang berkelanjutan.

Komitmen penerapan GCG merupakan hal yang mutlak bagi PT. BKI (Persero). Hal tersebut dilakukan melalui penguatan infrastruktur yang dimiliki dan secara berkesinambungan meningkatkan sistem dan prosedur untuk mendukung efektivitas pelaksanaan GCG di PT. BKI (Persero).

Untuk mewujudkan perusahaan yang tumbuh berkembang dan berdaya saing tinggi, PT. BKI telah mengembangkan struktur dan sistem tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG sesuai ketentuan dan peraturan serta best practise yang berlaku. Pelaksanaan GCG merupakan tindak lanjut Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER 01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BUMN, yang menyebutkan bahwa “BUMN wajib melaksanakan operasional perusahaan dengan berpegang pada prinsip-prinsip GCG yaitu Transparansi, Akuntanbilitas, Responsibilitas, Independensi dan Kewajaran”.

Semangat yang terkandung dalam penerapan GCG di PT. BKI adalah niat dan tekad manajemen BKI untuk menjadikan BKI sebuah perusahaan yang terus tumbuh dan berkembang dengan kualitas Produk dan Proses Kerja yang baik, serta memiliki Code of Conduct, termasuk tanggung jawab terhadap lingkungannya.

Tujuan Penerapan GCG di BKI adalah sebagai berikut:

1. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara Organ Perseroan (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi), karyawan, pelanggan, mitra kerja, serta masyarakat dan lingkungan berjalan secara baik dan kepentingan semua pihak terpenuhi.
2. Mendorong dan mendukung pengembangan BKI.
3. Mengelola sumber daya secara lebih amanah.
4. Mengelola risiko secara lebih baik.
5. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada stakeholders.
6. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan BKI.
7. Memperbaiki budaya kerja BKI.
8. Meningkatkan citra BKI (image) menjadi semakin baik.

Untuk mewujudkan hal tersebut, BKI memiliki komitmen penuh dan secara konsisten menegakkan penerapan GCG dengan mengacu kepada beberapa aturan formal yang menjadi landasan bagi BKI dalam penerapan GCG yaitu:

1. Undang Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN (Pasal 5 ayat 3).
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012.
3. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.
4. Undang Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang diperbaharui oleh Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007.
5. Kesepakatan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi dalam penysunan Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) di Lingkungan PT BKI (Persero).

Prinsip-prinsip GCG sesuai dengan PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, meliputi:

1. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
2. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
3. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
4. Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

BKI menetapkan arah implementasi GCG dalam bentuk Roadmap GCG (Board Manual) yang diharapkan menjadi panduan dalam pelaksanaan implementasi GCG di seluruh tingkatan. Roadmap GCG diarahkan untuk menjadikan GCG sebagai acuan dalam setiap aktivitas operasional. Sasaran akhir Roadmap GCG adalah terwujudnya BKI sebagai Good Corporate Citizen. Diharapkan dengan dicapainya sasaran akhir tersebut, BKI optimis dapat meningkatkan dan mempertahankan kinerja secara berkesinambungan.

Sasarannya :

Untuk Panduan Manual GCG (Good Cooprporate Governance) dapat dilihat disini.

GCG commitment implementation is the absolutely for PT. BKI (Persero). It was implemented trough strengthening of existing infrastructure and continuity improve the system and procedure to supportthe efectivity of GCG implementation in PT. BKI (Persero).

To realize the growing and competitive company, PT. BKI already developt the system and structure of Good Coorporate Governance by observing the principles of GCG based on the rules, regulation and nad best prastice that applicable.

GCG implementation is the continuity of Ministri Decision No> 117/M-MBU/2002 date on July, 31st 2002 are then updated with the SEO Minister of State Regulation No. PER 01/MBU/2011 date on Agust, 1st 2011 about The implementation of Good Governance in SEO, that states are “SEO obliged to implement the company operation based on the principes of GCG that is Transparation, Accountability, Responsibility, Independency and reasonabless“.

The spirits that contain on the implementation of GCG in PT. BKI is the intention and determination of BKI management to make BKI be a compnay that continues to grow and evolve by Product quality and good working process, and have Code of Conduct, include responsible to the evirontment.

Aim of GCG implentation in BKI are as folows:

1. Controlling and directing the relation between the organs of Company (Stakeholder, Broad of Commisioner and Direction), employee, constumers, partners, society and environtment running good and the neccesary of all parties are fulfilled.
2. Encourage and support development of BKI.
3. Manage the resource trustfully.
4. Manage the risk better.
5. Increase the responsible to Shareholder.
6. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada stakeholders.
7. Prevent the irregularities in the management of BKI.
8. Improve the work culture in the managenet of BKI.
9. Enchance the image of BKI to be better.

To realize it, BKI had the fully commitment and consistently enforce the implementation of GCG that refers to some formal rules that became the basis of BKI in the implementation of CGC, as follows:

1. Law No. 19 of 2003 on SEO (Article 5, Pragraph 3)
2. Ministry of State Enterprises No. PER-01/MBU/2011 on the implementation of Good Corporate Governance on State-Owned Enterprises and amandements of Ministerial Regulation No. PER-09/MBU/2012 date on July 6th, 2012.
3. Decision of Ministry of State-Owned Enteprises Secretary No. SK-16/S.MBU/2012 date on June 6th, 2012 on Indicator/Assessement Parameter and the Evaluation of Good Corporate Governance on State Enterprises-Owned.
4. Law No. 1 on 1995 about Incorporated Company that amanded by Law No. 40 on 2007 date on August 16th, 2007.
5. Mutual commitment with Broad of Commisioner and Director on the implementation of Good Corporate Governance (GCG) and Code of Conduct in PT. BKI (Persero).

GCG principals according to PER-01/MBU/2011 date on Augst 1st, 2011 on the implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, include:

1. Transparency, its transperency in the implementation of decision making process and transperency in disclosing the material information and relevant with company;
2. Accountability, its clarity of function, implementation and organ accountability so the corporate governance run effectifely;
3. Responsibility, its the appropriate in the company governance of the legalisation of laws and the principals of healthy corporate;
4. Independency, its the condition where the company is professionaly managed without conflict of interset and influence/pressure from any party that inaccordance with the rules of law and the priciples of healthy corporate;
5. Fairness, its the justice and equality in the Rights fulfillment of Stakeholders that came based on the agreements and rules legislation.

BKI set the direction of GCG implementation in Roadmap of GCG (Board Manual) that expected to became the guidance in the implementation of GCG at all levels. Roadmap of GCG is directed to set GCG as the base for every operational activities. The goals of GCG Roadmaps is to realize BKI as Good Corporate Citizen. The expectation of the achieving the goal, BKI is optimistic to increase and maintain the performance cotinously.

The Goals:

Broad Manual of GCG (Good Cooprporate Governance) can be found here.

STRUKTUR ORGANISASI PT. Biro Klasifikasi Indonesia

ORAGANIZATION STRUCTUTURE of PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

Dewan Komite BKI terdiri dari Komite Teknik dan Komite Klasifikasi. Sidang Komite Teknik membahas tentang penerapan peraturan-peraturan baru yang selaras dengan peraturan di Indonesia, maupun di dunia. Komite Klasifikasi dalam sidangnya membahas tentang penyelarasan strategi usaha BKI dengan stakeholder BKI.

DAFTAR PENGURUS DAN ANGGOTA KOMITE TEKNIK

KOMITE BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (KBKI)

PERIODE 2012-2017

(KEPUTUSAN DIREKSI PT. BKI (Persero) No. DU.136/KP.904/KI-14)

Council BKI Committee consisting of the Technical Committee and the Classification Committee. Technical Committee Meeting to discuss about the implementation of new regulations consistent with regulations in Indonesia, and in the world. Classification Committee in its meeting discussed about the alignment of business strategy with stakeholders BKI BKI.

LIST OF TECHNICAL COMMITTEE BOARD AND MEMBERS 2012-2017
(KEPUTUSAN DIREKSI PT. BKI (Persero) No. DU.136/KP.904/KI-14)

Rudiyanto – Direktur Utama (President Director)

Rudiyanto (45 tahun, kelahiran Bandung, 24 Juni 1968) mendapatkan gelar Sarjana Teknologi Perminyakan dari UPN Veteran Yogyakarta (1995) dan Sarjana Ilmu Politik dari Univ. Gadjah Mada Yogyakarta, kemudian melanjutkan pendidikan Magister Manajemen di STIE IPMI dan International Institute for Risk & Safety Management, BSC, Engineering Services PT Sucofindo, Vice President SBU Sucofindo, International Certification Services (SICS), Direktur Utama PT Episi, Vice President SBU Rekayasa dan Transportasi (2008-2013), dan Direktur Komersial II dan Pgs Direktur Komersial I PT Sucofindo (2013). Pengangkatan Rudiyanto sebagai Direktur Utama Perusahaan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-.424/MBU/2013 tanggal 19 Desember 2013.

Iman Satria Utama – Direktur Klasifikasi (Classification Director)

Iman Satria Utama (Kelahiran Jakarta, 20 Agustus 1960) merupakan lulusan Akademi Ilmu Pelayaran, Jakarta (1981), MPB-I/ANT-I (1990/2001), Sarjana Sosial Politik Univ Saburai, Bandar Lampung (1991) dan Magister Manajemen STIE Budi Luhur, Jakarta (2001). Ia berpengalaman dalam dunia pelayaran dan pelabuhan, diantaranya sebagai Kepala Subseksi Kesyahbandaran Bengkulu (1992-1995), Kepala Seksi Lalu Lintas Angkatan Laut dan Kesyahbandaran Lampung (1995-2001), Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal Adpel Panjang, Lampung (2001-2006), Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal Adpel Pontianak (2006-2007), Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal Adpel Semarang (2007-2009), Kasubdit Nautis, Teknik dan Radio Kapal Ditkapel Jakarta (2009-2011) dan Kepala Kantor Adpel Palembang (2011-2012). Iman Satria Utama telah menjabat sebagai Direktur Teknik & Operasi Perusahaan sejak tahun 2012 dengan dasar pengangkatan Keputusan Menteri BUMN No. SK-284/MBU/2012 tanggal 3 Agustus 2012 yang kemudian dikukuhkan kembali melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-.424/MBU/2013 tanggal 19 Desember 2013.

Ibrahim Gause – Direktur Komersil dan Plt. Direktur Pengembangan Sumber Daya (Commercial Director and Acting Director of Resources Development)

Ibrahim Gause (Kelahiran Palembang, 25 Januari 1960) menyelesaikan gelar Sarjana Hukum Perdata Internasional di Universitas Diponegoro Semarang. Ia berpengalaman sebagai Corporate Secretary PT Surveyor Indonesia, Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT Surveyor Indonesia (Persero) dan Direktur operasi I PT Surveyor Indonesia (Persero). Ibrahim Gausse telah menjabat sebagai Direktur Pemasaran & Pengembangan Perusahaan melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-175/MBU/2013 tanggal 5 Maret 2013 yang kemudian kembali dikukuhkan melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-.424/MBU/2013 tanggal 19 Desember 2013. Ia juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Keuangan & SDM Perusahaan dengan dasar pengangkatan Keputusan Menteri BUMN No. SK-.424/MBU/2013 tanggal 19 Desember 2013.

Timbul Tambunan – Direktur Keuangan & Administrasi (Director of Finance and Administration)

Timbul Tambunan (Kelahiran Balige, 12 September 1960). Mengawali karir di Departemen Keuangan. Ia berpengalaman sebagai Kepala Seksi Analisis Dana di Ditjen Pembinaan BUMN(1993-1995), Kepala Sub Bagian Laporan di Sekretariat Ditjen Pembinaan BUMN (1995-1998), setelah itu berkarir di Menteri Negara Penanaman Modal sebagai Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Pos dan Telekomunikasi (1998-1999), Beliau berkarir juga di Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN sebagai Kepala Seksi Bank (1999-2000), Dan di Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN Departemen Keuangan sebagai Kepala Seksi Perencanaan Perdagangan, Industri Mesin dan Gas (Pada Tahun 2000), Berkarir juga di Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN sebagai Kepala Seksi Niaga (2000-2002), Setelah itu Beliau berkarir di Kantor Kementerian BUMN sebagai Kepala Sub Bidang Evaluasi Usaha Energi (2002-2006), Kepala Bidang Usaha Telekomunikasi I (2006), Kepala Bidang Usaha Industri Primer III (2010), Asisten Deputi Infrastruktur dan Logistik I (2012), Asisten Deputi Industri Strategi Manufaktur II (2013). Dan saat ini Beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Administrasi di PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan dasar pengangkatan Keputusan Menteri BUMN No. SK-.424/MBU/2013 tanggal 19 Desember 2013.

Rudiyanto – Direktur Utama (President Director)

Rudiyanto (45 tahun, kelahiran Bandung, 24 Juni 1968) mendapatkan gelar Sarjana Teknologi Perminyakan dari UPN Veteran Yogyakarta (1995) dan Sarjana Ilmu Politik dari Univ. Gadjah Mada Yogyakarta, kemudian melanjutkan pendidikan Magister Manajemen di STIE IPMI dan International Institute for Risk & Safety Management, BSC, Engineering Services PT Sucofindo, Vice President SBU Sucofindo, International Certification Services (SICS), Direktur Utama PT Episi, Vice President SBU Rekayasa dan Transportasi (2008-2013), dan Direktur Komersial II dan Pgs Direktur Komersial I PT Sucofindo (2013). Pengangkatan Rudiyanto sebagai Direktur Utama Perusahaan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-.424/MBU/2013 tanggal 19 Desember 2013.

Iman Satria Utama – Direktur Klasifikasi (Classification Director)

Iman Satria Utama (Kelahiran Jakarta, 20 Agustus 1960) merupakan lulusan Akademi Ilmu Pelayaran, Jakarta (1981), MPB-I/ANT-I (1990/2001), Sarjana Sosial Politik Univ Saburai, Bandar Lampung (1991) dan Magister Manajemen STIE Budi Luhur, Jakarta (2001). Ia berpengalaman dalam dunia pelayaran dan pelabuhan, diantaranya sebagai Kepala Subseksi Kesyahbandaran Bengkulu (1992-1995), Kepala Seksi Lalu Lintas Angkatan Laut dan Kesyahbandaran Lampung (1995-2001), Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal Adpel Panjang, Lampung (2001-2006), Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal Adpel Pontianak (2006-2007), Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal Adpel Semarang (2007-2009), Kasubdit Nautis, Teknik dan Radio Kapal Ditkapel Jakarta (2009-2011) dan Kepala Kantor Adpel Palembang (2011-2012). Iman Satria Utama telah menjabat sebagai Direktur Teknik & Operasi Perusahaan sejak tahun 2012 dengan dasar pengangkatan Keputusan Menteri BUMN No. SK-284/MBU/2012 tanggal 3 Agustus 2012 yang kemudian dikukuhkan kembali melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-.424/MBU/2013 tanggal 19 Desember 2013.

Ibrahim Gause – Direktur Komersil dan Plt. Direktur Pengembangan Sumber Daya (Commercial Director and Acting Director of Resources Development)

Ibrahim Gause (Kelahiran Palembang, 25 Januari 1960) menyelesaikan gelar Sarjana Hukum Perdata Internasional di Universitas Diponegoro Semarang. Ia berpengalaman sebagai Corporate Secretary PT Surveyor Indonesia, Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT Surveyor Indonesia (Persero) dan Direktur operasi I PT Surveyor Indonesia (Persero). Ibrahim Gausse telah menjabat sebagai Direktur Pemasaran & Pengembangan Perusahaan melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-175/MBU/2013 tanggal 5 Maret 2013 yang kemudian kembali dikukuhkan melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-.424/MBU/2013 tanggal 19 Desember 2013. Ia juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Keuangan & SDM Perusahaan dengan dasar pengangkatan Keputusan Menteri BUMN No. SK-.424/MBU/2013 tanggal 19 Desember 2013.

Timbul Tambunan – Direktur Keuangan & Administrasi (Director of Finance and Administration)

Timbul Tambunan (Kelahiran Balige, 12 September 1960). Mengawali karir di Departemen Keuangan. Ia berpengalaman sebagai Kepala Seksi Analisis Dana di Ditjen Pembinaan BUMN(1993-1995), Kepala Sub Bagian Laporan di Sekretariat Ditjen Pembinaan BUMN (1995-1998), setelah itu berkarir di Menteri Negara Penanaman Modal sebagai Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Pos dan Telekomunikasi (1998-1999), Beliau berkarir juga di Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN sebagai Kepala Seksi Bank (1999-2000), Dan di Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN Departemen Keuangan sebagai Kepala Seksi Perencanaan Perdagangan, Industri Mesin dan Gas (Pada Tahun 2000), Berkarir juga di Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN sebagai Kepala Seksi Niaga (2000-2002), Setelah itu Beliau berkarir di Kantor Kementerian BUMN sebagai Kepala Sub Bidang Evaluasi Usaha Energi (2002-2006), Kepala Bidang Usaha Telekomunikasi I (2006), Kepala Bidang Usaha Industri Primer III (2010), Asisten Deputi Infrastruktur dan Logistik I (2012), Asisten Deputi Industri Strategi Manufaktur II (2013). Dan saat ini Beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Administrasi di PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan dasar pengangkatan Keputusan Menteri BUMN No. SK-.424/MBU/2013 tanggal 19 Desember 2013.

Rudiyanto – Direktur Utama (President Director)

Rudiyanto (Born in Bandung, 24 June 1968) holds a Bachelor’s degree in Petroleum Technology from UPN VeteranYogyakarta (1995), Bachelor’s degree in Political Science from Gadjah Mada University, Master’s degree in Management from STIE IPMI, and International Institute for Risk & Safety Management, BSC, England. He has a lot of experience in engineering from his works as an engineer at Schlumberger Anadril, Division of Engineering Services in PT Sucofindo, as Vice President of SBU Sucofindo, International Certification Services (SICS), as President Director of PT Episi, Vice President of SBU Engineering and Transport (2008-2013), and Director of Commercial II, and Acting Director of Commercial I at PT Sucofindo (2013). Rudiyanto’s appointment as President Director of the Company is based on the SOE Ministerial Decree No. SK-.424/MBU/2013 dated 19 December 2013.

Iman Satria Utama – Direktur Klasifikasi (Classification Director)

Iman Satria Utama (Born in Jakarta, 20 August 1960) graduated from Merchant Marine Academy, Jakarta (1981), MPB-I/ANT-I (1990/2001), holds a Bachelor’s degree in Social and Political Science from Saburai University, Bandar Lampung (1991) and a Master’s degree in Management from STIE Budi Luhur, Jakarta (2001). He is experienced in shipping and ports industry. He served as Head of Bengkulu Port Management Subsection (1992-1995), Head of the Traffic Section of the Navy and Lampung Port Management (1995-2001), Head of Ship Sea worthiness Division – Panjang Port Administrator, Lampung (2001-2006), Head of Ship Sea worthiness Division – Pontianak Port Administrator (2006-2007), Head of Ship Sea worthiness Division – Semarang Port Administrator (2007-2009), Head of Subdirectorate of Ship Radio, Technical and Nautical – Directorate of Shipping and Seafaring, Jakarta (2009-2011) and Head of Palembang Port Administration Office (2011-2012). Iman Satria Utama has served as the Company’s Director of Engineering & Operations since 2012 based on the SOE Ministerial Decree No. SK-284/MBU/2012 dated 3 August 2012 which was reaffirmed by the SOE Ministerial Decree No. SK-.424/MBU/2013 dated 19 December 2013.

Ibrahim Gause – Direktur Komersil dan Plt. Direktur Pengembangan Sumber Daya (Commercial Director and Acting Director of Resources Development)

Ibrahim Gause (Born in Palembang, 25 January 1960) holds a Bachelor’s degree in International Law from Diponegoro University. He served as Corporate Secretary of PT Surveyor Indonesia, Director of Planning and Development of PT Surveyor Indonesia (Persero), and Director of Operations I of PT Surveyor Indonesia (Persero). Ibrahim Gause’s appointment as the Company’s Director of Marketing and Development is based on the SOE Ministerial Decree No. SK-175/MBU/2013 dated 5 March 2013 and reaffirmed by the SOE Ministerial Decree No. SK-.424/MBU/2013 dated 19 December 2013. He was also appointed as the Company’s Acting Director of Finance & HR based on the SOE Ministerial Decree No. SK-.424/MBU/2013 dated 19 December 2013.

Timbul Tambunan – Direktur Keuangan & Administrasi (Director of Finance and Administration)

Timbul Tambunan (Born in Balige, September 12, 1960). He began his career in the Ministry of Finance. He has experience as Head of Fund Analysis at DG Development SOE (1993-1995), Head of Reports Section at the Secretariat Directorate General of SOE Development (1995-1998), then career in State Investment Minister as Section Head of Infrastructure and Post Facilities and Telecommunications ( 1998-1999), he also had career in State-Owned Enterprises Minister / Chairman of the Board of Trustees of SOEs as Head of the Bank (1999-2000), and at the Directorate General of State-Owned Enterprises Ministry of Finance as Head of Trade Planning, Industrial Machinery and Gas (In 2000 ) and also carrer in State-Owned Enterprises Minister / Head of the Board of Trustees of SOEs as Head of Commerce (2000-2002), After that he career at the Ministry of SOEs as the Division Head of Business Evaluation of Energy (2002-2006), Head of the Telecommunications Business I (2006), Head of Primary Industry III (2010), Assistant Deputy Infrastructure and Logistics I (2012), Assistant Deputy Industrial Manufacturing Strategy II (2013). And this time he served as Director of Finance and Administration at PT.Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) with basic appointment of Minister of State Decision SK-.424 / MBU / 2013 dated December 19, 2013.